Terbitnya Surat Edaran Nomor 73 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perpisahan/Wisuda Peserta Didik di Provinsi Lampung menuai respons beragam dari masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang kontra.
Diketahui, SE tersebut mengizinkan pelaksanaan kegiatan perpisahan/wisuda, namun dengan ketentuan harus sederhana, mengutamakan kebersamaan, dan tidak boleh membebani orang tua dengan pungutan biaya.
Kegiatan perpisahan juga tidak boleh dilaksanakan di hotel atau gedung mewah.
Bagaimana tanggapan wakil rakyat terkait SE tersebut?
Berikut wawancara eksklusif anggota Komisi V DPRD Lampung dari Fraksi PKS M Syukron Muchtar di studio Tribun Lampung, Rabu (7/5/2025).
Simak, video wawancara eksklusif ini di sini.
Bagaimana pandangan Anda terhadap surat edaran gubernur tersebut?
Saat ini, polemik perpisahan sekolah menjadi isu yang cukup ramai dibicarakan. Ada pihak yang mendukung, ada pula yang tidak setuju.
Dari berbagai aspirasi yang saya terima, perpisahan dan wisuda sudah menjadi semacam tradisi, bahkan dianggap kewajiban.
Namun, kita harus melihat secara objektif. Berdasarkan data BPS tahun 2023, pengeluaran rumah tangga di sektor pendidikan naik sebesar 5,8 persen, dan salah satu penyumbangnya adalah biaya perpisahan dan wisuda.
Biaya yang harus dikeluarkan orang tua untuk kegiatan perpisahan berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 2 juta.
Hal itu tentu menjadi beban tambahan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Bagaimana dampak sosial dan ekonominya?
Kebijakan penghapusan perpisahan/wisuda di sekolah memang memiliki dampak positif dan negatif.
Dari sisi positif, kegiatan ini bisa meningkatkan solidaritas antarsiswa dan menciptakan kenangan indah.
Namun di sisi lain, biaya tinggi menjadi beban bagi orang tua, bahkan menimbulkan kesenjangan sosial karena tidak semua siswa bisa ikut serta. Ada yang tidak mampu, akhirnya merasa terkucilkan. Kita ingin pendidikan merata dan inklusif.
Saya juga menyoroti potensi dampak terhadap sektor pariwisata dan usaha travel.
Memang jika kegiatan perpisahan dihapuskan, sektor ini bisa terdampak. Tapi jangan sampai pendidikan dikorbankan demi kepentingan ekonomi sesaat.
Bagaimana solusinya?
Saya sarankan agar sekolah tetap bisa mengadakan perpisahan, namun dengan skema yang tidak memberatkan.
Silakan mengadakan perpisahan, tapi sederhana saja. Tidak harus ke luar kota atau menyewa gedung mewah.
Bisa dengan kegiatan kreatif di sekolah tanpa pungutan biaya besar. Intinya, kegiatan ini jangan menjadi beban dan jangan dipaksakan.
Bagaimana peran komite sekolah?
Saya menilai komite bersifat sukarela dan tidak boleh diwajibkan. Saya mengimbau agar seluruh wali murid dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui rapat bersama.
Komite seharusnya menjadi mitra sekolah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata.
Tapi pelaksanaannya harus transparan. Jangan sampai ada pungutan yang dibungkus dengan istilah sumbangan sukarela namun terasa seperti kewajiban.
Kalau ada wali murid yang keberatan, sampaikan. Kami di DPRD siap menampung aspirasi.
Fraksi PKS telah mengadakan FGD (forum group discussion) dengan menghadirkan dinas pendidikan, orang tua siswa, akademisi, dan pelaku usaha untuk membahas solusi pendanaan pendidikan yang lebih efisien dan tidak membebani.
Bagaimana peran komite sekolah?
Saya menilai komite bersifat sukarela dan tidak boleh diwajibkan. Saya mengimbau agar seluruh wali murid dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui rapat bersama.
Komite seharusnya menjadi mitra sekolah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata.
Tapi pelaksanaannya harus transparan. Jangan sampai ada pungutan yang dibungkus dengan istilah sumbangan sukarela namun terasa seperti kewajiban.
Kalau ada wali murid yang keberatan, sampaikan. Kami di DPRD siap menampung aspirasi.
Fraksi PKS telah mengadakan FGD (forum group discussion) dengan menghadirkan dinas pendidikan, orang tua siswa, akademisi, dan pelaku usaha untuk membahas solusi pendanaan pendidikan yang lebih efisien dan tidak membebani.
Terkait sistem zonasi, saya akui masih banyak permasalahan di lapangan.
Kami terus berdiskusi agar sistem ini tidak menghambat hak-hak peserta didik. Jangan sampai malah menurunkan kualitas pendidikan.
Apa pesan untuk masyarakat?
Saya berpesan agar orang tua terus mendorong anak-anaknya menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun dan tidak takut melanjutkan ke perguruan tinggi.
Sekarang banyak beasiswa seperti KIP Kuliah dan beasiswa prestasi. Saya sendiri kuliah S1 dengan beasiswa. Jadi asal ada kemauan, pasti ada jalan.
Orang tua jangan pesimis, dukung anak-anaknya. Pendidikan itu membuka cakrawala berpikir dan membangun masa depan.
